Nelayan Tuntut Jokowi Pecat Susi

Seribuan nelayan Juwana, Kabupaten Pati, mendesak Presiden Joko Widodo agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dipecat dari jabatannya. 

Nelayan beralasan kebijakan Menteri Susi telah mematikan kehidupan nelayan dan pekerja perikanan tidak hanya di wilayah Pati, tapi juga seluruh In - donesia. Nelayan juga meminta agar kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang cenderung tidak pro de - ngan nelayan dievaluasi. Aspirasi seribuan nelayan disampaikan saat aksi unjuk rasa kemarin. Awalnya aksi di - gelar di Alun-alun Juwana. Se - telah itu, dengan menumpang truk dan puluhan sepeda mo - tor, mereka melintasi jalur pantura menuju Alun-alun Pati. 

Di pusat Kota Pati, ratusan nelayan kembali menggelar aksi persis di depan Kantor Bupati Pati. Massa juga membentangkan spanduk dan poster yang isinya antara lain bertuliskan “Turun - kan Susi Pudjiastuti”, “Nelayan Kian Miskin”, “Jokowi - Nelayan Adalah Anak Bangsa Bukan Anak Bangsat #Turunkan Susi”, “Nelayan Tradisional Tetap Miskin”, dan lainnya. 

“Kami menagih janji Pak Jokowi sewaktu kampanye pilpres yang akan mengangkat na - sib dan hidup nelayan. Tapi faktanya kini apa? Kami mendesak segera pecat Bu Susi yang merupakan biang masalah terpuruknya nasib nelayan,” kata Ko - ordinator Komunitas Nela yan Jateng Hadi Sutrisno dalam orasinya, kemarin. Kebijakan Menteri Susi yang dimaksud yakni terkait pelarangan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik. Kebijakan tersebut kian menghimpit jutaan orang di provinsi ini yang menggantungkan hidup dari beroperasinya dua alat tangkap ikan itu. 

Pelarangan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Per ikan - an Nomor 2/PERMEN- KP/ 2015. Pihak yang langsung terkena dampak regulasi ini adalah pengusaha kapal, nelayan, maupun pekerja di sektor industri perikanan yang mengandalkan pasokan bahan baku ikan dari kapal cantrang atau sejenisnya. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengatakan, akibat kebijakan itu setengah dari 700 kapal yang ada di Pati tak bisa melaut. Sebab izin untuk kapal baru milik nelayan tak kunjung diteken. 

Parahnya, izin perpanjangan untuk kapal lama juga tak kunjung diterbitkan. “Ada sekitar 7000 nelayan di Pati yang tak bisa beraktivitas seiring kebijakan Menteri Susi. Jumlah itu masih bertambah karena ada pekerja di TPI, pe - kerja fillet pindang, penjemur ikan, hingga perusahaan pe - ngolah ikan laut. Bagaimana mereka bisa beraktivitas kalau bahan baku dari laut terbatas karena kapal tak bisa melaut,” ujarnya. Saat ini, menurut Rasjiman, kapal nelayan lebih mirip sampah yang berjejer di muara Ju - wana lantaran terlalu lama tak bisa melaut. 

Jika nekat melaut, nelayan khawatir akan ditangkap aparat karena kapal menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik “Lihat saja kasus penangkapan tiga nelayan di Banjarmasin. Lalu kami harus seperti apa,” katanya. Aksi demo seribuan nelayan ini direspons Bupati Pati Har - yanto yang menemui langsung peserta aksi. Haryanto mengatakan, pihaknya sudah lima kali berkirim surat kepada pemerintah pusat yang isinya agar ada evaluasi terkait kebijakan pelarangan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. 

“Empat surat saya kirim ke Kementerian Kelautan dan Per - ikanan. Satu surat dikirim ke Ke menterian Maritim dan Sum ber Daya, tapi hasilnya ni - hil. Persoalan ini kewenangan mereka, bukan saya,” ujarnya. Haryanto mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jateng agar ikut andil dalam persoalan ini. Selain Pati, di Ja - teng ada sejumlah daerah me - miliki persoalan sama, seperti Tegal, Pemalang, Semarang, Rem bang, dan kawasan lain yang wilayahnya berbatasan de - ngan laut. 

“Kami ingin kepala daerah yang punya nelayan dan laut didengarkan. Ini persoalan riil yang harus segera disikapi,” katanya. 

Sumber : http://www.koran-sindo.com/