Kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang murid Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (JIS) memang telah membangkitkan kemarahan publik. Kekerasan seksual terhadap anak atau siapa pun adalah bentuk kekerasan yang tidak dapat ditoleransi.
Presiden Barack Obama bahkan pernah menyatakan akan menyetujui hukuman mati untuk predator seksual yang menyasar anak-anak. Namun, bagaimana bila sebaliknya, bila kasus kekerasan seksual tersebut hanya rekayasa semata?
Diberitakan melalui media-media bahwa bukti-bukti atas tuduhan tindakan asusila terhadap sejumlah petugas kebersihan JIS dan dua orang pengajar TK JIS yang dilancarkan oleh Ibu Korban, TPW, sangat lemah, baik itu bukti medis, keterangan saksi dan terdakwa dalam persidangan, ditambah adanya kasus penganiayaan terhadap terdakwa, salah seorang di antaranya tewas, oleh penyidik kepolisian.
Dari sini masyarakat luas pun dapat menyimpulkan sendiri bahwa sungguh ada rekayasa dan motif di balik Kasus JIS yang digulirkan oleh TPW. Tak lain dan tak bukan adalah uang. Kasus yang tadinya isu sosial bergeser menjadi komersial. Kesimpulan ini didukung oleh tuntutan TPW terhadap JIS dengan jumlah yang fantastis, yang tadinya US$ 12 juta, menjadi US$ 125 juta atau Rp 1,5 Triliun, atau seharga tuntutan korban lupur Lapindo, atau seharga tanah di mana JIS itu berdiri. Di seluruh dunia, tuntutan atas kasus yang sama, bahkan lebih buruk lagi, hanya sebesar US$ 3000. Jadi tuntutan Ibu TPW adalah tuntutan paling tinggi di dunia.
Sungguh ironi, tapi itulah yang terjadi. Demi uang, Ibu TPW rela mengorbankan putranya, MAK.
Bisa dibayangkan, bila si anak yang berinisial MAK ini telah mencapai usia yang cukup untuk bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Hatinya tentu terluka ketika ia mengetahui dirinya dijadikan alat untuk memeras sekolah tempat ia bermain dan belajar, lalu menjadikan sejumlah orang dari rakyat kecil menderita lahir batin, bahkan tewas di tangan polisi.Bahkan dirinya sendiri pun secara fisik tidak luput dari kekejaman sang ibu yang membawanya ke berbagai rumah sakit dan klinik untuk diperiksa dan divisum.
Sungguh tindakan sang ibu akan menyakitkan perasaan sang anak kelak dan juga bertentangan dengan UU Perlindungan Anak No 23/2002.
No comments: