Kontras: Polisi Bikin Cerita tanpa Bukti pada Kasus JIS

Penanganan kasus dugaan kekerasan sexual di sekolah Jakarta International School (JIS) dinilai Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menjadi salah satu bukti tindakan polisi kurang hati-hati, tidak independen, dan memaksakan sebuah kasus dari bukti-bukti yang sangat lemah. Koordinator Kontras Haris Ashar mengungkapkan, kasus JIS memperlihatkan bagaimana polisi membentuk sebuah rangkaian cerita yang tidak berdasarkan alat bukti.

Untuk memaksakan ceritanya, polisi pun melakukan tindak kekerasan dan penyiksaan terhadap pekerja kebersihan JIS agar mengakui kasus kekerasan sexual itu. "Kasus JIS kembali mempertontonkan kepada kita bagaimana sebuah rekayasa terjadi. Kematian seorang pekerja kebersihan JIS dengan muka lebam menjadi bukti bahwa tindak kekerasan oleh polisi itu nyata terjadi," kata Haris dalam media briefing bertema “Tantangan Kinerja Polisi di Pemerintahan Jokowi” yang digelar Kontras di Cikini, Jakarta, Selasa malam lalu (4/11).

Ia menambahkan, kasus JIS merupakan satu dari 3 kasus yang sangat lekat dengan faktor kekerasan dan rekayasa. Dua kasus lainnya adalah kasus Brigadir Susanto, polisi yang diduga menembak atasannya di Polda Metro pada Maret 2014 dan kasus penahanan Muhammad Arsyad dengan dugaan konten pornografi kepada presiden.

Untuk kasus JIS, lanjut Haris, dari hasil pemantauan dan investigasi yang dilakukan Kontras, banyak fakta persidangan yang bertolak belakang dengan berita acara pemriksaan yang disusun oleh polisi. Misalnya hasil visum rumah sakit dan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum justru semakin melemahkan cerita polisi. Apalagi, para terdakwa juga mengaku terpaksa mengakui perbuatan versi BAP karena tidak kuat menahan siksaan oleh polisi.

Terdakwa Syahrial, misalnya, mengaku mengalami tindakan brutal dan kekerasan dari polisi mulai pukul 21.00 malam sampai pukul 03.00 dini hari setelah ditahan pada April lalu. Karena tak kuat menanggung sakit, Syahrial akhirnya menyerah.

"Karena polisi berada dibawah koordinasi langsung presiden, Bapak Jokowi seharusnya juga mencermati kasus ini. Dengan kondisi polisi saat ini, masyarakat semakin takut berhubungan dengan polisi, karena polisinya sendiri menunjukkan ketidaktaatannya pada hukum. Kasus JIS adalah salah satu bukti tindakan polisi yang tidak profesional dan memaksakan sebuah kasus dari fakta yang lemah," tutur Haris.

Haris mengungkapkan, sebagai sekolah ternama dan berlabel asing, JIS dijadikan sebagai panggung dan penghakiman institusi dengan membentuk sentimen asing.

Padahal, dari kasus ini, yang menjadi korban adalah para pekerja kebersihan yang secara ekonomi tidak mampu serta sangat sedikit memiliki akses politik dan informasi yang lemah.

"Masyarakat kecil seperti pekerja kebersihan JIS ini selalu menjadi korban dan tidak bisa melawan. Lain halnya dengan kasus anak Hatta Rajasa yang menabrak beberapa orang sampai meninggal. Anak Hatta tetap bisa bebas dan mendapat perlakuan berbeda karena punya akses politik dan uang," kata Haris.

Pada kesempatan itu, perwakilan orangtua murid JIS Ayu Rahmat menuturkan, sejak awal kasus di JIS ini sangat janggal dan tidak masuk akal. Selain sistem dan kontrol di sekolah sangat ketat, cerita yang dimunculkan dalam BAP pekerja kebersihan itu mustahil terjadi. "Bagaimana mungkin seorang anak berusia 6 tahun mengalami sodomi lebih dari 13 kali oleh 4 orang namun kondisi lubang pelepasnya masih normal? Itu bukti visum dari RSCM dan SOS Medika yang sudah disampaikan ke majelis hakim," kata Ayu.

Ia menambahkan, di TK JIS banyak orangtua siswa yang terlibat dan memonitor kegiatan anak-anaknya. Karena itu, menjadi sangat aneh ketika Ibu Pipit yang tidak pernah datang ke sekolah tiba-tiba melaporkan kasus ini. "Kami bingung dengan semua cerita ini. Apalagi, ada gugatan yang nilainya bisa digunakan untuk membeli seluruh tanah yang ditempati JIS. Ada apa ini semua?" tuturnya.

Ayu pun meminta Jokowi dan istrinya untuk ikut memonitor kasus ini. Karena, kasus ini menjadi pertaruhan hidup dan mati bagi keluarga para terdakwa. Para pekerja kebersihan ini merupakan tulang punggung keluarga dan sumber nafkah bagi keluarganya. "Bayangkan jika kita dihukum oleh suatu perbuatan yang tidak pernah kita lakukan dan harus menanggungnya seumur hidup. Mereka punya anak, istri, orang tua, dan anak asuh. Saya yakin, dengan mengungkap kebenaran dalam kasus ini, kita dapat menyelamatkan masa depan banyak keluarga dan orang-orang kecil yang tidak mampu dan tidak bersalah ini," kata Ayu.

Source : asatunews.com